Barru News — DPRD Kabupaten Barru menggelar Rapat Paripurna Penyerahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 pada Jumat, 14 November 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Barru, Jl. Sultan Hasanuddin, itu dipimpin oleh Ketua DPRD Barru, Drs. H. Syamsudin Muhidin, M.Si., didampingi Wakil Ketua II DPRD Barru, Muh. Alifandi Aska, S.Pd.
Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., hadir mewakili Pemkab Barru untuk menyerahkan dokumen KUA–PPAS 2026 secara resmi kepada pimpinan legislatif.
Dana Transfer dari pusat mengalami penurunan
Dalam pemaparannya, Pemkab Barru mengungkap bahwa proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 mengalami tekanan signifikan, terutama akibat turunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Penurunan tersebut mencapai sekitar Rp133 miliar, sehingga mempengaruhi kemampuan fiskal daerah dalam menyusun prioritas pembangunan.
Baca Juga : Presisi Band Biro SDM Polda Sulsel Siap Menghibur Masyarakat dalam Perayaan HUT Harper Perintis Makassar
“Penurunan dana transfer ini tentu menjadi tantangan besar bagi kita. Namun pemerintah daerah tetap berkomitmen menyusun anggaran yang realistis, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Wakil Bupati Abustan saat menyampaikan sambutan.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menyusun program prioritas dan mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah (PAD).
DPRD Minta Perencanaan Lebih Matang
Ketua DPRD Barru, Syamsudin Muhidin, menegaskan bahwa penurunan dana transfer tidak boleh menghambat kualitas pelayanan publik. Ia meminta Pemkab Barru melakukan penyesuaian perencanaan dengan pendekatan efisiensi dan akuntabilitas.
“KUA–PPAS ini menjadi dasar kita dalam menyusun APBD 2026. Kami harap pemkab memperhatikan aspek prioritas dan memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran, terlebih dalam situasi fiskal yang menurun,” kata Syamsudin.
DPRD juga menekankan pentingnya menjaga komitmen terhadap program pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Fokus pada Dampak Penurunan Fiskal
Pemkab Barru menyampaikan bahwa sejumlah langkah strategis disiapkan untuk mengantisipasi penurunan fiskal, di antaranya: efisiensi belanja operasional, peningkatan kualitas perencanaan, serta optimalisasi PAD dari sektor-sektor potensial.
“Kami tetap mengutamakan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meskipun fiskal kita mengalami tekanan,” ungkap Abustan.
Tahap Pembahasan dan Finalisasi APBD
Setelah diserahkan, dokumen KUA–PPAS akan masuk pada tahap pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Barru. Proses tersebut akan menentukan struktur final APBD 2026 sebelum ditetapkan melalui rapat paripurna berikutnya.
Paripurna penyerahan KUA–PPAS ini menjadi langkah awal penting dalam menentukan arah pembangunan Barru tahun 2026, sekaligus menguji kemampuan pemerintah daerah menghadapi dinamika fiskal yang menantang.
