Baru News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barru kembali menorehkan catatan penting dalam siklus penganggaran daerah. Pada Jumat (19/9/2025), Bupati Andi Ina Kartika Sari bersama Wakil Bupati Abustan A. Bintang menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025. Acara ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Barru, Syamsuddin Muhiddin, beserta sejumlah anggota legislatif.
Kolaborasi Eksekutif dan Legislatif
Dalam sambutannya, Bupati Andi Ina menegaskan bahwa penandatanganan ini merupakan wujud nyata sinergi yang terbangun antara eksekutif dan legislatif. Ia menyebutkan bahwa semangat kebersamaan ini penting agar perencanaan pembangunan Barru tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat. “Kami berharap perubahan APBD ini menjadi momentum untuk mengoptimalkan anggaran agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Barru menyatakan komitmennya untuk mengawal agar setiap rupiah anggaran yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga. Menurutnya, proses pembahasan yang dilalui merupakan bentuk check and balance demi tercapainya akuntabilitas.
Baca Juga : Tingkatkan Investasi, Plt. Bupati Barru Hadiri Gelar Rakor Pemprov Sulsel
Janji dalam Perubahan Anggaran
Perubahan APBD 2025 ini disebut akan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, hingga penguatan program kesejahteraan masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, serta dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga disebut akan menjadi perhatian utama.
Namun, berbagai janji manis tersebut menimbulkan pertanyaan: apakah semua akan terealisasi sesuai rencana? Pasalnya, tantangan klasik seperti keterbatasan fiskal, efektivitas penyerapan anggaran, hingga masalah birokrasi seringkali menghambat implementasi program.
Harapan Masyarakat Barru
Bagi masyarakat, penandatanganan perubahan APBD ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, mereka berharap keputusan tersebut membawa angin segar berupa peningkatan kualitas hidup. Di sisi lain, ada keraguan yang beralasan, mengingat sejumlah program dalam APBD sebelumnya belum sepenuhnya terealisasi optimal.
Kritik pun mulai bermunculan dari berbagai kalangan. Beberapa pengamat menilai, Pemkab Barru harus lebih transparan dalam mengkomunikasikan capaian dan kendala. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik, agar APBD tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan benar-benar instrumen kesejahteraan.
Menanti Bukti, Bukan Sekadar Janji
Perubahan APBD seharusnya menjadi peluang memperbaiki arah kebijakan yang mungkin kurang tepat di tahun berjalan. Masyarakat kini menunggu bukti nyata: apakah pemerintah daerah mampu mengubah janji menjadi kenyataan, atau justru menghadirkan kenyataan pahit karena keterlambatan dan ketidakefektifan program.
Barru punya kesempatan besar untuk membuktikan komitmen tersebut. Kini semua mata tertuju pada bagaimana pemerintah mengeksekusi hasil kesepakatan itu di lapangan.
